PORTALBOGOR.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera dorong akes jalan khusus tambang di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat pada Selasa, 21 November 2023.
Mulyadi yang merupakan politisi asal Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) sebagai anggota Komisi V (Lima) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengelar Raker Paripurna di Gedung Senayan, Jakarta pada Senin 20, November 2023.
Ia mengungkapkan dalam Raker Paripurna Komisi V DPR RI kepada jajaran Dirjen Kementerian PUPR dalam menyikapi kasus jalan khusus tambang di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, Rumpin Kabupaten Bogor.
Mulyadi mengkritisi kebijakan permasalahan akses jalan tambang untuk segera dilakukan,
"Saya dipertanyakan terus oleh warga masyarakat di wilayah Dewan Pemilihan (Dapil) V (Lima)," kata Mulyadi pada Selasa (21/11).
"Oleh karena itu puluhan warga masyarakat Kecamatan Parunpanjang mereka ini sedang menggelar aksi demo atas kekesalanya selama operasional mobil Dump Truck ini terhadap kebijakan pemerintah yang belum tertangani. Yang begitu merepotkan dan sampai menelan banyak korban terlindas oleh mobil Dump Truck," ujar Mulyadi.
Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan, warga masyarakat Kabupaten Bogor bagian barat Parunpanjang, Cigudeg, Rumpin sudah puluhan tahun mereka ini tersiksa akibat dampak yang ada.
Ia berharap dengan terobosan revisi Undang-undang Jalan Negara, pembahasan dengan pihak Kementerian PUPR ini bisa mengintervensi bagaimana lalu lintas koordinasi kepada wilayah, agar solusi masyarakat bisa terlayani dan teratasi dengan baik.
"Iya seperti contohnya saja Kementrian PUPR yang bisa mengintervensi akses jalan di Puncak (Bogor), itu halnya sudah menghilang penderitaan warga masyarakat Ciawi, Megamendung, Cisarua yang sudah puluhan tahun," jelasnya.
