PORTALBOGOR.COM, CIBINONG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yakni Hadi Tjahjanto meresmikan loket layanan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I pada Jumat, 19 Januari 2024.
Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan untaian melati dan penandatanganan prasasti oleh Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa Kantah Kabupaten Bogor I melayani sekitar 33 Kecamatan dengan total layanan hampir 120.000 layanan setiap tahunnya.
Layanan pertanahan di Kantah tersebut memberikan kontribusi positif kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, terutama dalam penambahan nilai ekonomi dari hak tanggungan yang beredar di masyarakat hingga mencapai sekitar Rp 17 triliun.
"Paling tidak kalau kita lihat data, hampir Rp 17 triliun penambahan nilai ekonomi dari hak tanggungan yang beredar di masyarakat. Kantah Kabupaten Bogor I ini juga memberikan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) berupa BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), PPh (Pajak Penghasilan) yang tentunya memberikan warna kepada Pemerintah Kabupaten Bogor," tutur Hadi Tjahjanto pada Jumat (19/01).
Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasinya terhadap Kantah Kabupaten Bogor I karena telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Ia juga menyebut adanya 7 Layanan Prioritas yang diberikan oleh Kantah tersebut kepada masyarakat Kabupaten Bogor, dan menekankan komitmen pihaknya untuk memberikan layanan terbaik.
"Tujuh layanan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan cakupan layanan yang begitu luas, wajar apabila Kantah Kabupaten Bogor I meningkatkan performa layanannya dengan loket yang benar-benar representatif kepada masyarakat. Saya apresiasi Kantah Kabupaten Bogor I yang telah menyediakan tempat terbaik untuk melayani masyarakat," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Kantah Kabupaten Bogor I juga terlibat dalam program strategis nasional, yaitu pendaftaran tanah sebanyak 1,4 juta bidang, dengan 1,1 juta bidang tanah sudah terdaftar.
