PORTAL BOGOR, Kota Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sesumbar akan mengelola program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan pada 2025 mendatang. Termasuk mengcover kebutuhan subsidi sebesar Rp56 miliar per tahun.
Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri justru mempertanyakan kesiapan anggaran Pemkot Bogor mensubsidi Biskita. Apalagi, setiap tahunnya pemerintah selalu mengalami defisit anggaran.
Belum lagi, kata dia, Pemkot Bogor harus menanggung beban hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp31,9 miliar, dan harus dicicil selama delapan tahun, yang dimulai pada 2023 lalu.
"Sudah setiap tahun defisit anggaran, harus nanggung hutang PEN. Sekarang mesti menanggung subsidi Biskita. Program prioritas mana lagi yang harus dikesampingkan demi BTS?," ujar pria yang akrab disapa Gus M ini, Rabu (10/7/2024).
Menurut dia, lebih baik anggaran yang ada difokuskan kepada pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan seperti penambahan puskesmas rawat inap.
"Saya pikir program BTS tidak terlalu urgent. Lebih penting menambah jumlah sekolah negeri. Kita sama-sama tahu, jumlah sekolah negeri tidak merata. Bahkan tak berimbang, antara jumlah SD, SMP, hingga SMA negeri," ucap Gus M.
Seharusnya, kata Gus M, sebelum pemerintah mengambil program tersebut dari pusat, harus dibuatkan feasibility study (fs) atau kajian soal bagaimana kelanjutan BTS apabila subsidi dihentikan oleh pusat.
"Kan sudah tahu, kalau subsidi BTS itu suatu saat bakal dihentikan. Harusnya dipersiapkan. Jangan hanya menarik program untuk lips service saja. Lihat saudara kita Kabupaten Bogor, mereka tak ambil BTS, dan nggak dipusingkan dengan itu," jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, kendati dalam perda transportasi terdapat poin subsidi angkutan umum. Namun, besaran anggaran subsidi sebesar Rp56 miliar per tahun sangat berat.
