Transisi Energi Hemat Rp90 Triliun, Luhut: Angka yang Sangat Besar

PORTALBOGOR.COM, BALI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yakni Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa transisi energi yang dilakukan secara bertahap dapat menghemat anggaran subsidi sebesar Rp45 triliun hingga Rp90 triliun per tahun.

Hal itu diungkapkan dalam perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Badung, Bali pada Senin, 2 September 2024.

Luhut menguraikan strategi yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mencapai penghematan tersebut. Menurutnya, langkah awal transisi energi ini melibatkan penghentian operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan standar emisi karbon yang lebih ketat kepada para pelaku industri dan mendorong penggunaan kendaraan listrik (EV).

“Penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini mencapai ratusan triliun rupiah per tahun,” ujar Luhut yang dikutip portalbogor.com dari ruangkota.com pada Selasa (3/9).

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa penghematan anggaran ini dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan lain yang lebih penting.

Ia juga menyoroti dampak polusi udara yang menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp38 triliun setiap tahun untuk biaya perawatan kesehatan masyarakat.

"Kita bisa belajar dari China yang berhasil mengatasi polusi udara dengan langkah-langkah transisi energi yang efektif," tambahnya.

Disisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa alokasi anggaran ketahanan energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp421,7 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi, termasuk subsidi LPG tabung 3 kilogram, solar, minyak tanah, serta dukungan listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp394,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, yang meningkat 17,8 persen dari pagu tahun 2024.

Sri Mulyani menekankan bahwa subsidi ini tidak hanya untuk memastikan ketepatan sasaran program, tetapi juga untuk mendukung transisi energi yang efisien dan adil.***