Serap Aspirasi Masyarakat Langsung, Jaro Peloy Gelar Reses Mandiri di Nanggung

PORTALBOGOR.COM, NANGGUNG - Dalam rangka mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil V yakni Nurodin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar acara reses di Aula Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung pada Rabu, 24 April 2024.

Kegiatan reses tersebut dihadiri langsung oleh RT dan RW Desa Curugbitung, Kepala Desa se-Kecamatan Nanggung, Muspika Nanggung, Satpol PP, Tokoh Agama Kecamatan Nanggung, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Nanggung. 

Jaro Peloy ketika dikonfirmasi awak media terkait kegiatan reses yang dilakukan itu mengatakan bahwa dengan hadirnya ragam elemen masyarakat Nanggung, menjadikan reses tersebut dilaksanakan lebih efektik.

"Kita harus segera memulai reses secara mandiri seperti ini, karena kalangan elit semua ada. Contohnya Muspika hadir, para Kades hadir dan membuka ruang untuk masyarakat secara langsung. Jadi ini lebih efektif dan mendekatkan," ujar Nurodin pada Rabu (24/04).

Nurodin atau lebih akrab disapa Jaro Peloy juga menuturkan bahwa dirinya lebih menyukai pelaksanakan reses secara mandiri seperti yang dilakukan di Nanggung.

"Saya punya prinsip lebih baik seperti ini (reses mandiri). Memang kalau mau kelompokkan resesnya diadakan di Kecamatan bisa (dilaksanakan). Karena itu sesuai dengan (aturan) perundang-undangan, atau mau seperti saya melakukan reses secara individu juga bisa. Karena ini semua hanya metode saja," katanya.

Menurut Jaro Peloy, reses dilakukan semata-mata untuk menyerap aspirasi yang berpotensi tidak terserap. Satu diantaranya apabila tidak terserap dalam Musrembang.

"Reses ini kan merupakan agenda rutin Anggota Dewan (DPRD) sesuai dengan Undang-Undang untuk menyerap aspirasi. Karena kita sadar semua kebutuhan masyarakat bisa kita tangkap dengan posisi sifatnya regular. Contohnya kita adakan Musrembang, dalam Musrembang tersebut terkadang terlewat. Maka harapannya adanya reses ini kita yang datang dan menyerap usulan-usulan masyarakat dapat terjawab oleh pemerintah daerah," pungkasnya.*** 

(Andi Suprihadi)