PORTALBOGOR.COM, BOGOR - Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember sebagai bentuk komitmen dunia melawan Korupsi. Hari yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak tahun 2003 silam, untuk memberikan kesadaran aksi bahaya dan dampak korupsi bagi seluruh masyarakat dunia.
Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau corruptus yang menggabarkan tindakan merusak atau menghancurkan. Kemudian dalam bahasa inggris dan prancis diserap menjadi kata corruption, serta dalam bahasa belanda adalah korruptie. Sehingga dalam bahsa Indonesia terbentuklah kata korupsi.
Korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana, yang sangat merugikan keuangan negara bahkan perekonomiannya yang berdampak pada menghambatnya pembangunan nasional.
Tidak hanya merugikan Negara, tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
Korupsi Dan Momentum Politik; Mengenal Ragam Modus Operandi Korupsi Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi merujuk pada beberapa jenis di antaranya tindakan kerugian keuangan pada Negara, suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan, dan gratifikasi.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikutip dari catatan PPATK pada tahun 2022, terdapat 1.215 laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai Rp.183,8 triliun. Dari total transaksi tersebut, terdapat lebih dari Rp 81,3 triliun yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Hasil analisis PPATK juga menemukan, modus yang paling jamak digunakan nuntuk menampung dana yang diduga hasil korupsi, yaitu mulai dari penukaran valuta asing, instrument pasar modal, hingga pembukaan polis asuransi.
Oleh karena itu, kasus korupsi dengan modus suap dan manipulasi saham memanfaatkan pasar modal berpotensi semakin massif terjadi. Pola korupsi yang semakin canggih diprediksi meningkat jumlahnya seiring dengan eskalasi politik jelang pemilu.
