PORTALBOGOR.COM, BOGOR - Akhir-akhir ini kita banyak dipertontonkan oleh prilaku pejabat publik yang semakin membuat kita geleng-geleng kepala atas masifnya kasus korupsi yang terjadi diberbagai instansi pemerintah. Mulai dari level pemerintah desa hingga level pejabat kementerian turut andil melakukan korupsi.
Wajar apabila publik memandang bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diamanahkan kepada mereka hanyalah sebagai alat untuk menambah pundi-pundi kekayaannya saja. Hingga tanpa sadar masih banyak masyarakat yang sulit hidupnya, bahkan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya.
Terbaru bahkan Ketua KPK, yang notabene menjadi penegak utama pemberantasan korupsi justru menjadi terduga pelaku bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan & gratifikasi terhadap salah satu menteri di kabinet Indonesia Maju oleh Polda Metro Jaya.
Tentu hal ini membuat kita sebagai masyarakat semakin skeptis pada upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, karena lembaga yang diharapkan menjadi penegak justru ikut bermain dalam kolam yang sama.
Dari semua rentetan kasus korupsi yang terjadi itu, pada akhirnya semakin membuat banyak pertanyaan dibenak kita tentang apa dan mengapa prilaku korupsi seakan sudah menjadi penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan ? Apa sebetulnya yang mendorong pejabat semakin berani untuk melakukan korupsi?
Budaya Mahar Politik, Cikal Bakal Korupsi Tumbuh Subur
Untuk bisa duduk dalam kursi pemerintahan di Indonesia, penggunaan mahar politik bukanlah hal baru. Menurut E.E. Schattschneider, politik adalah pertarungan untuk mengendalikan agenda politik, dan mahar politik merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.
E.E. Schattschneider juga mengatakan bahwa kelompok atau individu yang memiliki sumber daya ekonomi yang cukup dapat menggunakan mahar politik untuk mempengaruhi proses politik dan memastikan bahwa isu-isu yang penting bagi mereka menjadi fokus perhatian politik.
Beberapa ahli juga banyak berpendapat bahwa mahar politik di Indonesia mencerminkan adanya hubungan yang erat antara politik dan ekonomi. Dukungan finansial atau materi dari calon kepada partai atau pejabat dapat menjadi faktor penentu dalam perebutan kekuasaan.
