Politisi dalam BPK Periode 2024-2029, Pengawasan Lebih Kuat atau Ancaman Integritas?

Politisi dalam BPK Periode 2024-2029, Pengawasan Lebih Kuat atau Ancaman Integritas?

Smallest Font
Largest Font

PORTALBOGOR.COM, JAKARTA - Dalam proses yang berlangsung dengan begitu ketat, DPR RI kini telah menetapkan lima nama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2024-2029.

Keputusan ini dikeluarkan setelah melalui uji kelaikan dan kepatutan terhadap 74 calon, yang kemudian disepakati dalam rapat internal Komisi XI DPR pada Rabu, 4 September 2024.

Kelima anggota BPK yang terpilih, yaitu Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan, memiliki latar belakang yang beragam—mulai dari auditor hingga politisi.

Namun, keberagaman ini juga memunculkan berbagai sorotan dan pertanyaan terkait potensi konflik kepentingan di dalam tubuh BPK.

Berikut profil singkat dari lima anggota BPK Terpilih Periode 2024-2029 yang telah dirangkum portalbogor.com dari berbagai sumber:

1. Akhsanul Khaq: Auditor Utama Keuangan Negara I BPK yang telah lama malang melintang di dunia audit.

2. Bobby Adhityo Rizaldi: Politisi dari Partai Golkar yang sebelumnya aktif di Komisi I DPR.

3. Budi Prijono: Mantan Inspektur Jenderal di Kementerian Pertahanan RI, membawa pengalaman militer ke BPK.

4. Daniel Lumban Tobing: Anggota BPK periode 2019-2024, mantan politisi PDIP yang juga pernah menjadi anggota DPR.

5. Fathan: Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang baru saja terjun ke dalam BPK.

Penetapan ini tidak luput dari perhatian publik, terutama mengingat keterlibatan politisi dalam lembaga yang seharusnya independen ini.

Pengangkatan politisi menjadi anggota BPK sering kali memicu diskusi hangat mengenai potensi konflik kepentingan, khususnya dalam pengawasan keuangan negara.

Beberapa pihak menilai bahwa latar belakang politik dari beberapa anggota terpilih dapat mengaburkan independensi BPK, yang semestinya menjadi garda terdepan dalam mengaudit penggunaan anggaran negara.

Namun disisi lain, pengalaman politik mereka dianggap bisa memperkuat pengawasan terhadap anggaran yang lebih kompleks.

Kontroversi ini diprediksi akan terus bergulir seiring dengan mulai berjalannya masa tugas kelima anggota BPK yang baru.***

Editors Team
Daisy Floren