Asmawa Tosepu Beri Ultimatum Para ASN: Kades dan Camat Tidak Berpolitik Dalam Pemilu

PORTALBOGOR.COM, CIBINONG - Hari pertama masuk kerja di lingkungan Pemkab Bogor usai libur tahun baru, Pj Bupati Bogor yaitu Asmawa Tosepu langsung memimpin apel perdananya bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong pada Selasa, 2 Januari 2024.

Asmawa mengultimatum para ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan 14 Februari mendatang, terutama Camat dan Kepala Desa.

"Saya sampaikan terkait posisi ASN dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi yang kurang lebih 43 hari lagi, pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif, peran ASN sangat penting, terutama dalam rangka memastikan terlaksananya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut," kata Pj Bupati Bogor pada Selasa (2/1).

Untuk Camat dan Kepala Desa, Asmawa menyebut keduanya merupakan pimpinan di wilayah yang kebijakannya bisa mempengaruhi masyarakat.

Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bisa menimbulkan polemik sosial.

"Khususnya kepada para Kepala Desa dan Camat untuk berperan serta dalam rangka membantu penyelenggara untuk mensosialisasikan pentingnya Pemilu ini. Maka harus bersama-sama untuk hadir dalam pemungutan suara, kemudian mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Tapi saya sampaikan bagiamana posisi mereka pada Pemilu ini," tegasnya.

Sementara, netralitas ASN pada Pemilu juga telah diwanti-wanti oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Bahkan tidak hanya secara langsung, pengawasan terhadap aparatur negara tersebut dilakukan hingga pada media sosial (medsos).

"Pertama terkait contoh misalnya netralitas ASN, kedua terkait dengan pada posisinya kampanye yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin.

Sementara untuk pengawasan di media sosial, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengawasi pelanggaran Pemilu. Hal ini pun berlaku bagi peserta pemilu.

"Di medsos ini kita akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terutama Diskominfo serta Kepolisian. Karena kita belum ada untuk menonaktifkan akunnya itu belum ada jadi harus bekerja sama," tandasnya.***

(Asep Syahmid)