Anggota DPR RI Mulyadi Sampaikan Urgensi Jalan Khusus Tambang Ke Jokowi Dan Menteri PUPR

PORTALBOGOR.COM, BOGOR - Deretan peristiwa kecelakaan lalu lintas oleh truk tambang terus terjadi di Kabupaten Bogor. Hingga yang terkini kecelakaan lalu lintas menimpa 4 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami kritis di Jalan Raya Cibokor yang berbatasan dengan Desa Kalong Satu, Kecamatan Leuwisadeng, Desa Cigudeg, Kec. Cigudeg.

Diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian jam operasional truk tambang itu terjadi pada Minggu, 07 Januari 2024 pagi. 

Akibatnya, peristiwa naas itu mendapatkan sorotan dari Mulyadi yang merupakan salah satu Anggota DPR RI Komisi V asal politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) untuk segera dibangunkannya Jalan Khusus Tambang.

Mulyadi mengaku bahwa dirinya telah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Wiodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Basuki Hadimuljono, hingga kepada Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin. 

Hal itu disampaikan Mulyadi pada kesempatanya bersama Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok pada Senin, 08 Januari 2024. 

"Iya tadi saya sudah bicara dengan Pak Presiden RI Joko Wiodo, Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Pak Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin," ujar Mulyadi yang merupakan politisi asal Gerinda sebagai Anggota DPR RI Komisi V kepada awak media portalbogor.com pada Senin (08/01).

Lebih lanjut, Mulyadi menilai bahwa persoalan ini harus segera disikapi dengan melakukan pembangunan Jalan Khusus Tambang melalui skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara langsung.

"Maka dari itu negara ini harus segara hadir untuk menyikapi persoalan akses jalan khusus tambang tersebut," kata Mulyadi.

"Karena akibat terjadinya peristiwa-pristiwa yang merenggang nyawa masyarakat Kabupaten Bogor oleh mobil dump truck (tronton) kerap terjadi, maka dari itu ini solusinya hanya satu cara. Negara harus segera merealisasikan akses jalan khusus tambang di Parung Panjang, Rumpin, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

"Iya sejauh ini saya mendorong dan selalu menyuarakan saat rapat di Gedung DPR RI terus kepada Kementerian PUPR. Karena masyarakat Parung Panjang, Cigudeg, Rumpin bukan sedikit orang yang sering mengungkapkan aspirasinya," ujarnya.

"Karena dengan adanya Perbup nomor 120 tahun 2022 ini bukanlah solusi yang tepat, ia artinya ini (Perbup) tidak keefektifnya Kepemerintahan daerah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu sehingga negara harus wajib hadir," tegas Mulyadi dengan lantang dan penuh harap.

Mulyadi pun berjanji pihaknya akan segera melakukan rapat di Gedung DPR RI bersama Menteri PUPR.

"Memang ini harus diintervensi oleh PUPR sehingga bisa ditangani oleh Kementrian PUPR, walaupun ini masuknya kewenangan Provinsi agar diambil alih oleh Kementrian PUPR pusat," paparnya.

Tak hanya itu, Mulyadi pun mengatakan akan segera langsung meninjau perkembangan akses jalan khusus tambang. Serta berharap nanti akan ada kunjungan pihaknya dengan Menteri PUPR, yang akan segera dilakukan koordinasi dengan PJ Bupati Bogor dan PJ Gubernur Jabar.***

(Dede Surya)